Minggu, 10 September 2017

ASLI DATUK RAJO INDO ALAM BERHARAP KAPOLRI HADIRI SIDANG PRAPERADILAN



ASLI DATUK RAJO INDO ALAM BERHARAP KAPOLRI HADIRI SIDANG PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU SOLOK SUMATERA BARAT



Solok ,Pijar News
Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok Sumatera Barat tentang Sah atau Tidaknya Penetapan ASLI DATUK RAJO INDO ALAM akan digelar pada Hari Senin Tanggal 11 September 2017 Jam.09.00 WIB diruang Sidang Utama .
Dalam Keterangannya Kepada Pijar News  Asli Dt.Rajo Indo Alam dan Tim Penasehat Hukumnya  berharap KAPOLRI hadir dalam Persidangan ini .
Bahwa Pihak Pengadilan Negeri Kotobaru Solok lewat Panitera Muda Hukumnya BUDI SUROSO.SH yang juga Panitera Pengganti dalam Perkara Praperadilan ini juga mengharapkan demikian .. Kita Harus Menghormati Proses Hukum “
ASLI DATUK RAJO INDO ALAM  sebagai Pemohon Praperadilan Tentang Sah atau tidaknya Penetapan dirinya sebagai Tersangka di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok  secara Resmi telah menunjuk Tiga Advokat dari Solok Sumatera Barat sebagai Penasehat Hukumnya  Yaitu 1.Ganferi Indra Yanti .2 Syaiwat Hamli. 3 Syamsurdi Nofrizal  dari Kantor Advokat G.I.Yanti dan Rekan .
Untuk Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pemberi Kuasa dan Mendampingi Pemberi Kuasa Dalam Pemeriksaan Perkaranya di Polres Solok Sumatera Barat baik dalam Status sebagai  Tersangka dalam Menggunakan  Surat Palsu   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP dan Sebagai Pemohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok Sumatera Barat.
Bahwa Persidangan ini akan dimulai Jam  09.00 WIB dan  Kepada  Dunsanak dari ASLI DT.RAJO INDO ALAM  Penghulu Suku Caniago Pinang Taba  yang akan Hadir harus tepat Waktu.

ASLI DATUK RAJO INDO ALAM BERHARAP KAPOLRI HADIRI SIDANG PRAPERADILAN



ASLI DATUK RAJO INDO ALAM BERHARAP KAPOLRI HADIRI SIDANG PRAPERADILAN
Solok ,Pijar News
Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok Sumatera Barat tentang Sah atau Tidaknya Penetapan ASLI DATUK RAJO INDO ALAM akan digelar pada Hari Senin Tanggal 11 September 2017 Jam.09.00 WIB diruang Sidang Utama .
Dalam Keterangannya Kepada Pijar News  Asli Dt.Rajo Indo Alam dan Tim Penasehat Hukumnya  berharap KAPOLRI hadir dalam Persidangan ini .
Bahwa Pihak Pengadilan Negeri Kotobaru Solok lewat Panitera Muda Hukumnya BUDI SUROSO.SH yang juga Panitera Pengganti dalam Perkara Praperadilan ini juga mengharapkan demikian .. Kita Harus Menghormati Proses Hukum “
ASLI DATUK RAJO INDO ALAM  sebagai Pemohon Praperadilan Tentang Sah atau tidaknya Penetapan dirinya sebagai Tersangka di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok  secara Resmi telah menunjuk Tiga Advokat dari Solok Sumatera Barat sebagai Penasehat Hukumnya  Yaitu 1.Ganferi Indra Yanti .2 Syaiwat Hamli. 3 Syamsurdi Nofrizal  dari Kantor Advokat G.I.Yanti dan Rekan .
Untuk Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pemberi Kuasa dan Mendampingi Pemberi Kuasa Dalam Pemeriksaan Perkaranya di Polres Solok Sumatera Barat baik dalam Status sebagai  Tersangka dalam Menggunakan  Surat Palsu   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP dan Sebagai Pemohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok Sumatera Barat.
Bahwa Persidangan ini akan dimulai Jam  09.00 WIB dan  Kepada  Dunsanak dari ASLI DT.RAJO INDO ALAM  Penghulu Suku Caniago Pinang Taba  yang akan Hadir harus tepat Waktu.

PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA ( INCASI RAYA GRUP ) HARUS TERIMA KEHADIRAN PENGURUS KOPERASI BIMA



Solok, Pijar News.
Bahwa Bapak Angkat PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA   (  INCASI RAYA GRUP ) Harus akui  keberadaan Pengurus Baru Koperasi BIMA  Abai.





Bahwa Pengurus Baru Hasil Rapat Luar  biasa  Anggota Koperasi BIMA Nagari Abai  laksanakan Panen TBS sejak 4 September 2017 dan Hari Sabtu 9 September 2017  Telah beraudiensi dan Tetap Muka dengan Perwakilan  PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA   (  INCASI RAYA GRUP )  di Nagari Abai Sangir  Batang Hari Solok Selatan.
Haslil Rapat Luar  biasa  Anggota Koperasi   pada   tanggal   13   Februari   tahun   2016   Yang tidak Pernah dibatalkan dan Tetap Sah.
Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Koperasi BIMA I Nagari  Abai tersebut Memutuskan dan   Menyepakati serta menyetujui   Membubarkan Pengurus lama dan Membentuk Pengurus baru Sementara dengan masa Kepengurusan selama dua (2) tahun dengan susunan Pengurus   Sebagai Berikut ;
BADAN PENGAWAS ;
JUPRIAL,SE, MBA.
BUSTAMI
SUPARLI
JAMARIS
BADAN PENASEHAT
WALI NAGARI ABAI
KETUA KAN NAGARI ABAI
SUHARMON,SH
SAPRIL SAHIT
MULYADI M.DT SARIBASO
PENGURUS HARIAN
Drs.ASWIS, MSI ;---------------------------------Sebagai KETUA.
SUHARDI ;------------------------------------------Sebagai WAKIL KETUA.
JAMALUS.S, ST;----------------------------------Sebagai SEKRETARIS I.
SUPARDI,SH ;-------------------------------------Sebagai SEKMRETARIS II.
YELDA EFNI, S.si ;-------------------------------Sebagai BENDAHARA.

Sabtu, 26 Agustus 2017

POLRESTA SOLOK SUMBAR LAKUKAN OTT DI ARIPAN SOLOK



POLRESTA SOLOK SUMBAR LAKUKAN OTT DI ARIPAN SOLOK
SOLOK  Pijar News – Sekretaris Nagari dan Kasi Pemerintahan Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok diamankan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Solok Kota, Sabtu (26/8) sekitar pukul 01.00 WIB.
Saprianto dan Badrianto diamankan tim Saber Pungli diduga terkait pengurusan sertifikat prona
Akan tetapi yang memberi suap sudah dibebaskan begitulah informasi yang beredar.
Masyarakat pun menunggu gebrakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus gratifikasi yang diduga menyeret dua pejabat teras di wilayah Aripan solok sumbar tersebut.
Lantas Siapakah yang menerima sanksi akibat gratifikasi? Apakah hanya penerima gratifikasi saja, atau pemberi gratifikasi juga?
Ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).
Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Sehingga, tidak mungkin adanya penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor).
Penerima gratifikasi diancam sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 12 UU Tipikor).
Sedangkan bagi pemberi gratifikasi dijerat Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Akan tetapi, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK (Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor).
Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat [2] UU Tipikor)