Cari Blog Ini

Memuat...

Laman

Sabtu, 27 November 2010

Pemberhentian Irsal Adam .Amd Sebagai Anggota DPRD Kota Solok. Dinyatakan Batal dan Tidak Sah Oleh PTUN Padang

Pemberhentian Irsal Adam .Amd Sebagai Anggota DPRD Kota Solok.
Dinyatakan Batal dan Tidak Sah Oleh PTUN Padang


Kota Solok .

Gubernur Sumbar yang diadukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang karena menerbitkan SK No.171 -231 -2010 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kota Solok asal PDI.P IRSAL ADAM PGL SAHA , oleh Irsal Adam .Amd bersama Pengacaranya Syamsurdi Nofrizal.SH dari Kantor Bantuan Hukum Pijar Justitia Solok dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh PTUN Padang .

Gubernur Sumatera Barat Dianggap Majelis Hakim PTUN Padang Tidak Cermat dalam Mengambil Putusan dan Melanggar Aturan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota DPRD .,dalam Prosedur Pemberhentian Anggota DPRD diatur Tenggang Waktu sesuai Pasal 103 dan 104 PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota DPRD dan Gubernur Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tanggal 8 Juli 2010 dan Surat Usulan Walikota Solok Tanggal 25 Mei 2010 Dan Surat Keputusan Pemberhentian Diterbitkan Telah Melebihi Tenggang Waktu 14 ( Empat Belas ) Hari sesuai Tata Cara Pemberhentian Anggota DPRD dan Majelis Hakim PTUN menganggap Surat Pembehentian Menjadi Tidak Sah dan Harus dicabut dan Dibatalkan .

Majelis Hakim PTUN Padang Memerintahkan Tergugat Gubernur Sumatera Barat Untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.171 -231-2010 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok masa jabatan 2009-2014. Atas Nama IRSAL ADAM .Amd dari PDIPerjuangan Menghukum Gubernur Sumbar membayar Ongkos Perkara .
Putusan Perkara ini dibacakan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum secara bergantian Oleh Majelis Hakim PTUN Padang yang terdiri dari HERISMAN.SH.MH.SIP Didampingi Oleh Hakim Anggota Syafaat SH dan Salman.SH didampingi Panitera Nofiardi Nasir.SH pada Hari Rabu Tanggal 24 November 2010

Didalam Surat Gugatannya Irsal Adam .Amd mengatakan ,Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.171 -231-2010 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok masa jabatan 2009-2014. Atas Nama IRSAL ADAM yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat tidak sesuai dengan Tata cara Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berserta Penjelasan Resminya .

Menurut Keterangan dari Wakil Panitera PTUN Padang NOFIARDI NASIR .SH memang PTUN telah memutus Perkara TUN dengan No. 15/G/2010/PTUN.PDG pada Hari Rabu Tanggal 24 –NOV -2010 dan Gugatan Penggugat Dikabulkan Seluruhnya

Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Barat AZMAYEDA MAKMUR.SH.MH mwngatakan ,terhadap Putusan PTUN Padang ini kami menghormati dan Tentang Upaya Hukum akan dibicarakan dengan Bapak Gubernur Sumbar

Dengan adanya putusan pengadilan yang memenangkan kliennya tersebut, Syamsurdi Nofrizal.SH berhadap semua pihak terkait menghormatinya dan mematuhi putusan tersebut dengan mengembalikan IRSAL ADAM .Amd kepada kedudukkan semula, yakni sebagai anggota DPRD Kota Solok. Dari Partai PDIPPerjuangan agar Tidak Timbul Masalah Hukum Baru di kemudian hari . ( Tim )

Senin, 08 November 2010

Contoh Surat Gugatan Perdata

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA
SYAMSURDI NOFRIZAL.SH
(Pijar Justitia Law Office)
Jln. Ks.Tubun No.119 Kota Solok.
Sumatera Barat.
Telp.0755.324270. Hp.08126731263 dan 085658441050
Email : Pijar_news.Yahoo.Co.id.


Kota Solok,8 November 2010
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muaro
Di
Muaro
Dengan hormat,
Hal: Gugatan Perdata..
1 Nama Lengkap : AKMAL MANGKUTO MALIN.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Umur : 55 Tahun.
Agama : Islam. .
Warganegara : Indonesia.
Suku : Melayu.
Nagari Asal : Sungai Dareh..
Pekerjaan : Wiraswasta..
Alamat : Jorong Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau
Punjung Kabupaten Dharmasraya

Bertindak Untuk Diri Sendiri dan Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya disebut sebagai Penggugat I.

2. Nama Lengkap : ZULBAHRI SMEL.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Umur : 52 Tahun.
Agama : Islam. .
Warganegara : Indonesia.
Suku : Melayu.
Nagari Asal : Sungai Dareh..
Pekerjaan : TNI.AD.
Alamat : Asrama XII Kelurahan Tanah Garam .
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok..
Adalah sebagai Anggota kaum dari No.1 diatas disebut sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kuasanya :
Nama Lengkap : SYAMSURDI NOFRIZAL.SH
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum
Nomor .Advokat : B.9812145
Organisasi PERADI
Beralamat : Jl.Ks.Tubun. No.119 Kota Solok.Sumatera Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Di Kota Solok tanggal 3 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro ( Terlampir ).
Hendak menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat.
Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perdata terhadap .
1. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Tergugat I.
2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT DHARMASRAYA berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Gunung Medan Kecamatan Sitiung . Kabupaten Dharmasraya . Selanjutnya disebut Tergugat II
Bahwa Yang Menjadi Objek Perkara atau Objek Gugatan adalah:

Sebidang Tanah Milik Adat untuk Perumahan Yang terletak di Jorong Sungai Kilangan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya .
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan Sungai Batang Hari .
Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Sumatera..
Sebelah Selatan dengan Jalan Ke Pabrik Gatah ( Kawan Tanah itu Juga ).
Sebelah Barat dengan Tanah Milik kaum Mangkuto Malin. (Kawan Tanah Itu Juga )
Diatas Tanah tersebut terdapat Asrama Polsek Pulau Punjung.
Dengan luasnya 7.400. M.2
DUDUK PERKARANYA.

1.Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala waris dalam kaum penggugat dengan Gelar
atau Sako MANGKUTO MALIN..

2.Bahwa Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat

3.Bahwa Objek Perkara dahulunya adalah Kantor Polisi Pulau Punjung sebelum Kantor Polsek Pulau Punjung Yang sekarang ini dibangun. Di Jln.Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmas Raya..

4.Bahwa sejak di pindahkannya Kantor Polsek Pulau Punjung maka Objek Perkara
tidak dimanfaatkan lagi oleh Tergugat I sebagai Kantor Polisi.

5.Bahwa Pada Tanggal 7 Januari 2005 Kabupaten Dharmasraya diresmikan sebagai
Kabupaten Sendiri dan merupakan Pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten
Sawahlunto Sijunjung dan Tidak lama setelah Kabupaten Dharmas Raya diresmikan
sebagai Kabupaten Baru Di Didirikan Pula Polres Dharmasraya (Tergugat II)

6.Bahwa Objek Perkara Sejak adanya Polres Dharmasraya dijadikan Asrama Polisi dan
yang mempati adalah Anggota Polisi Polres Dharmasraya atas Surat Perintah Tergugat
II dan Yang menempati dan Menduduki Objek Perkara adalah Anggota Polres
Dhasmasraya sedangkan Objek Perkara oleh Angku dan Mamak Penggugat diberi Izin
hanya Untuk Kantor Polisi bukan untuk perumahan dan bukan untuk kandang ayam .

7.Bahwa Tergugat I KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (
KAPOLRI ) dan Tergugat II KAPOLRES DHARMASRAYA.tidak pernah minta izin
kepada penggugat sebagai Pemilik Objek Perkara dan memakainya tanpa izin. Dan
telah mengalihkan fungsinya dari Kantor Polisi mejadi Asrama Polres Dharmasraya.

8.Bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan Pelepasan Hak atas Harta Pusaka Tinggi
Kaum Penggugat yang menjadi Objek Perkara ini dan Objek Perkara tidak pernah
dijual dan tergadai dan statusnya masih milik adat kaum Mangkuto Malin dan sudah
menjadi Pengetahuan umum bahwa objek Perkara adalah Milik Penggugat..

9.Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat sebagai Pemilik Tanah Objek Perkara
secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I telah mengajukan Permohonan
Pemberian Hak Tanah Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sawahlunto /Sijunjung tanpa melibatkan Orang- Orang yang berbatas sepadan dan
membuat Surat – Surat Permohonan Pemberian Hak Tanah Negara.

10.Bahwa Tergugat I dalam hal pembuatan Surat – Surat Permohonan Pemberian Hak
Tanah Negara tersebut tidak diketahui oleh Penggugat sebagai Pemilik Tanah secara
Hukum Adat ,Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh dan Walinagari Sungai Dareh
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

11.Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat sebagai Pemilik Objek Perkara yang
berasal dari Harta Pusaka Tinggi Kaum Mangkuto Malin secara tanpa hak dan
melawan hukum Kepala Kantor Pertanahan Sawahlunto Sijunjung telah
mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai No.1. Sungai Dareh pada Tanggal 8 Juni 2005.
dengan Surat Ukur Tanggal 11 April 2005 No. 175 /Sei Dareh /2005 Luasnya .7.400
M.2 Dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN tanggal 25 Mei 2005 Dengan
Penunjuk : 301 A.No. 189/2005 ( Asrama Polsek Pulau Punjung ).

12.Bahwa Tanah Objek Perkara tidak termasuk Tanah Negara karena Tanah Negara
adalah Tanah Yang dikuasai langsung oleh Negara atau Tanah Tanah Yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sedangkan Objek Perkara adalah Tanah Milik
Adat atau Tanah Ulayat Kaum Mangkuto Malin .

13.Bahwa Perbuatan Tergugat I melakukan Permohonan Penegasan Untuk mendapatkan Hak Pakai atas Objek Perkara dan Perbuatan Tergugat II yang memberi Izin kepada Anggota Polres Dharmasraya untuk menduduki Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT. Karena Tanah Sengketa atau Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat .Bahwa Objek Perkara tidak pernah digadaikan,Dilepaskan Haknya ,Disewakan ,Diperjualbelikan oleh kaum Penggugat dan Tanah Objek Perkara Disertipikikatkan Tanpa Seizin Penggugat dan Anggota kaum Penggugat.

14 Bahwa Penggugat telah beritikad baik dan telah memberitahukan kepada Tergugat I melalui Kepala Kepolisian Sektor Pulau Punjung sebagai bawahan Tergugat I dan Tergugat II ,bahwa Penggugat membutuhkan Tanah Objek Perkara tersebut untuk keperluan kaum Penggugat dan tidak mendapat tanggapan yang baik dari bawahan Tergugat I dan Tergugat II dan Malahan bawahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut memberikan Foto Copy Sertipikat Hak Pakai No.1/Sungai Dareh kepada Penggugat .

15.Bahwa Penggugat mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa Objek Perkara akan dialih Fungsikan lagi menjadi “ WISMA KEPOLISIAN “ Atau “PENGINAPAN “ terhadap Tamu-tamu pihak Kepolisian. .

16.Bahwa oleh karenanya Tindakan Tergugat I dan Anggota Tergugat II yang menguasai Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat adalah merupakan Penyerobotan terhadap Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat dan sudah jelas merugikan kepentingan Penggugat yang sangat membutuhkan Tanah tersebut karena kaum Mangkuto Malin sudah mulai berkembang.

17.Bahwa besarnya .kerugian dari penggugat baik moril mapun materil karena adanya Penyerobotan atau Penguasaanh tanah tanpa izin yang berhak oleh Tergugat I adalah ditaksir Rp. 1.000.000.000 ( Satu Miliyard Rupiah ). Karena Penggugat tidak dapat menikmati Objek Perkara .

18.Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti yang kuat maka putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding serta Kasasi.

19.Bahwa terhadap keterlambatan tergugat –tergugat karena lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini ,semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dapat disertai Uang Paksa ( dwangsom ) sejumlah Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu ) setiap harinya .

20.Bahwa Untuk menjamin Gugatan dari Penggugat agar tidak sia-sia karena adanya itikat tidak baik dari Tergugat I dan Anggota Tergugat II yang masih menempati objek perkara serta adanya Perubahan atau Peralihan Hak atas Tanah dan bangunan yang diatas Objek Perkara ,maka Mohon Objek perkara dinyatakan dalam keadaan Status Quo dan diletakkan Sita Jaminan .

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas ,penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muaro untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang Bapak tentukan kemudian guna diperiksa dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI.
Memerintahkan kepada Tergugat I ( Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ) Untuk Menghentikan kegiatan diatas Tanah Objek Perkara sampai adanya Putusan Akhir dalam Perkara ini yang berkekuatan Hukum Tetap .

DALAM POKOK PERKARA.
PRIMER :
1. Menerima Gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
3. Menyatakan Sita Jaminan Terhadap Objek Perkara tetap sah dan berharga.
4. Menyatakan Penggugat 1 AKMAL MANGKUTO MALIN. adalah Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya .Penggugat
5. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat
6. Menyatakan Tidak sah dan Tidak berharga serta batal demi hukum seluruh Surat –surat Tanah atas Objek Perkara yang dibuat secara tanpa hak oleh Tergugat I.
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat I KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pakai atas Objek Perkara kepada Kantor Pertanahan Sawahlunto Sijunjung adalah perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara.
9. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi kepada Penggugat
1 .000.000.000(satu milyard Rupiah )
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk dana Orang- orang yang mendapat Hak daripadanya ,Mengosongkan Objek Perkara dan Menyerahkan Tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan andaikata Tergugat –Tergugat mengajukan Perlawanan mohon Bantuan Pihak Yang berwajib baik dari TNI dan Polri serta Keamanan lainnya.
11. Menghukum Tergugat I,II, Untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu ) rupiah setiap hari keterlambatan karena melalaikan memenuhi isi Keputusan Perkara ini sejak keputusan Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap. ( Rech Van Gewiijsde)
13. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding atau Kasasi serta Perlawanan.
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya Perkara :

SUBSIDER :
Andaikata Pengadilan berpendapat lain mohon putusan Seadil-adilnya ,Dalam Peradilan yang baik murah dan sederhana. ( Et Aquo Et Bono )

Hormat Penggugat
Kuasa Hukumnya.



SYAMSURDI NOFRIZAL.SH

contoh Memori Kasasi

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA
SYAMSURDI NOFRIZAL.SH
(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE )
Jln. Ks.Tubun No.119 Kota Solok.
Jl.Soekarno Hatta No.172 Kota Payakumbuh.
Sumatera Barat.
Telp.0755.324270. Hp.08126731263 dan 085658441050
Email : pijar_news@yahoo.co.id
pijar.news@gmail.com


MEMORI KASASI DALAM PERKARA
PERDATA NOMOR : 06/Pdt.G/2009/PN.PIN
PERDATA NOMOR : No. 121 /PDT/2010/PT.PDG

Kota Solok. 5 November 2010.

Kepada Yth.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia .
Di
Jakarta
Melalui :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan
Di
Painan.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

SYAMSURDI NOFRIZAL, SH, Pekerjaan Advokat /Pengacara, berkantor di Kantor Bantuan
Hukum PIJAR JUSTTTIA, di Jalan KS, Tubun No. 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamaan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan No. 17/B.H/2009/PN adalah selaku kuasa dari :BUYIJNG ANCIH dan BUJANG KAMBA dahulu disebut Para Penggugat /TERBANDING sekarang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi.
Dengan ini mohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Terhadap isi Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2010 DBP No. 121/PDT/ 2010/PT. PDG, dalam perkara antara:BUYUNG ANCIH. CS sebagai PARA PENGGUGAT Berlawanan dengan YLJLIDAR DKK sebagai PARA TERGUGAT
Yang amar putusannya berbunyl sebagal berikut:
MENGADILI:
- Menerima Permohonan Banding dan Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10,A.11
/Pembanding A.1, A.2, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, A.1 1
DALAM EKSEPSI:
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 11 Febmani 2010 No. 06/Pdt.G12009/ PN. Pin, yang dimohonkan banding tersehut
DALAM POKOK PERKARA:
- Mambatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 11 Februari 2010 No. 06/Pdt.G/2009/ PN. Pin, yang dimohonkan banding tersebut
MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi dani Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, A.1 1/Pembanding A.1, A.2, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, A.1 I dan Eksepsi dan Tergugat B/Terbanding dan Tergugat E/Terbanding E
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Para PenggugatlPara Terbanding seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah)
Putusan Pengadilan Negeri Painan No.06/Pdt.G/2009/PN.P1N tertanggal 11 Pebruari 2010 yang Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Padang amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi dan Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, dan A.1 1, Tergugat -B dan Tergugat -E;
DALAM POKOK PERKARA:
I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat-1 sebagai mamak kepala wads dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta kaum Penggugat terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat bemama Kalikih;
4. Menyatakan tindakan Abu Bakar mengambil alih dan menguasai tanah objek perkara setelah Kalikih meninggal dunia bertentangan dengan hukum waris adat yang berlaku Minangkabau dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Abu Bakar memohon penegasan hak milik atas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan tanda bukti hak sementara No.50 Gambar Ukur No.33 tahun 1974 tidak berkekuatan hukum
6. Menyatakan tindakan Tergugat A-l sampai dengan Tergugat A-10 menjual bagian objek perkara Tumpak kesatu kepada Tergugat B.1 dan B.2 yang kemudian berpindah hak kepada Tergugat B.3 dan B. 4 dan bagian tanah yang dijual kepada Tergugat B 5 serta tindakan Tergugat A 11 mendirikan kedai toko yang disewakan kepada Tergugat B .8 dan Tergugat B 9, begitu juga transaksi bagian objek perkara tumpak kedua kepada Tergugat B 6 dan B 7 adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dan milik mereka ataupun orang lain yang memperoleh hak akibat penguasaan mereka dan setelah bebas menyerahkan kepada kaum Penggugat, bila ingkan dengan bantuan Polri;
8. Menghukum Tergugat BI, B2, Tergugat C, Tergugat D dan Tergugat E untuk tunduk dan patuh path putusan mi;
9. Menhukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.141.000.- (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2010 DBP No. 121/PDT/ 201 0/PT. PDG Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Akta Permohonan Kasasi yang dibuat Kepaniteraan Pengadilan Negeni Painan, maka oleh karena pernyataan kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini dapat diterima dan dipertimbangkan kembali..

Bahwa menurut Pemohon Kasasi /Terbanding ,Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeni Painan tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi , maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut diatas.

Adapun Alasan - Alasan / keberatan –keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini pada pokoknya adalah :
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan Penggugat /Pemohon Kasasi Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya .
Bahwa Pengadilan Tinggi Padang secara tidak langsung mengakui Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya ., tetapi di sisi lainnya tidak mengakui Ranji Kaum Penggugat /Pemohon Kasasi .
Pertimbangan Hukum seperti ini adalah keliru dan Menyesatkan serta membingungkan .
Dengan Alasan :
Bahwa sebagai Bukti Tertulis seseorang adalah Mamak Kepala Waris adalah Ranji Kaumnya .
Dengan tidak dipertimbangkan Penggugat Sebagai Mamak Kepala Waris , maka Pengadilan Tinggi Padang Telah Salah dalam menerapkan Hukum karena dalam Sengketa Harta Pusaka Tinggi Gugatan Harus Diajukan Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya .
Status Penggugat /Pemohon Kasasi harus diperjelas dahulu ada Hak Untuk Mengajukan Gugatan atau tidak ? ( Legal Standing ).
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang Salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dalam Perkara ini ,karena meragukan Ranji Penggugat /Pemohon Kasasi ( P.1 ) tetapi di sisi lain Ranji Kaum Yang Benar tidak ada sebagai Perbandingan .
Bahwa inti dari Jawaban Tergugat . A.1 A.2.A.4,A.6.A8,A.9,A.10 dan A.11 dalam Pokok Perkara adalah ,membenarkan Objek Perkara Dikuasai H.Abubakar Dt.RajoPenghulu semasa hidup Mamak Penggugat “ Kalikih “ tetapi dalam status Tergadai dimana Kalikih tidak mampu menebusnya ,kemudian Mamak Penggugat Kalikih menghibahkan Tanah Kaumnya di Pasar Baru ( Objek Perkara ) Diserahkan secara Putus Hak
Bahwa Perbuatan Hibah atau Penyerahan Objek Perkara oleh Kalikih kepada Anaknya H.Abu Bakar andaikata pun ada itu pun tidak secara hukum adat.
Bahwa Perbuatan Hibah atauPenyerahan Harta Pusaka Tinggi ( Tanah Kaum ) Di Minangkabau tidak sah dilakukan sendiri oleh seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum tanpa mengikut sertakan ( adanya kesepakatan ) Kaum ,Penghulu Suku Yang Bersangkutan dan pihak yang menjadi Sepadan Turun temurun.
( Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.481 K/Sip/1972 Tanggal 31 Januari 1973 ) Oleh Karena itu Tergugat A.1 S/d A.10 menguasai Objek Perkara adalah tanpa Hak. Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Tentang Hukum Adat Minangkabau..
Bahwa tidak benar Hukum Adat Minangkabau mengenal adanya “ Jual Gadai “ dengan ketentuan apabila sampai saat yang diperjanjikan si Penggadai tidak sanggup membayar gadai yang diterimanya maka tanah yang digadaikan “ sepenuhnya “ menjadi Hak Si Pamagang Gadai Adapun yang benar di Minangkabau menyebutkan “ bahwa Syarat lepasnya hak kaum terhadap harta pusaka tidak disebabkan karena ketidak mampuan Ahli Waris menebus pusaka yang tergadai ,kecuali karena adanya kesepakatan seluruh Anggota kaum sebab 4 ( empat ) Persyaratan .yaitu : 1. Rumah Gadang Ketirisan 2. Mayat Terbujur Diatas Rumah 3. Gadis Gadang Tidak Bersuami 4. Membangkik Batang Tarandam .. Berdasarkan Syarat adat yang berlaku tersebut maka seandainya terbukti kan dalam perkara ini bahwa Kalikih “ Menghibahkan , Memberikan , Melepaskan Hak “ atas Harta Pusaka Kaumnya ( Objek Perkara ) kepada H.Abu Bakar Dt.Rajo Penghulu ,perbuatan hibah atau Penyerahan secara putus hak atas Harta Kaum Yang Dilakukan “ Kalikih adalah Tidak Sah secara Hukum Adat Minangkabau “ ( Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.150 K/Sip/1968 Tanggal 8 Februari 1969. )


Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi –saksi yang telah membenarkan Gugatan Penggugat dan mereka ada Batas sepadan dari Objek Perkara .
Bahwa Tergugat – Tergugat A.dan B telah pula mengajukan Bukti –Bukti Tertulis dan Saksi- Saksi akan tetapi tidak dapat memperkuat Dalil Bantahannya
Bahwa dari Jawab menjawab dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah :
1. Apakah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya .
2. Apakah Penggugat sekaum dengan Kalikih atau tidak
3. Apakah Penggugat berhak atas harta perkara atau tidak.
4. Apakah KALIKIH tersebut sudah tidak punya lagi Ahli Waris /putus waris atau tidak .
-Bahwa untuk membuktikan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya Penggugat mengajukan bukti P. 1 dan Bukti ini telah disahkan Fungsionaris Adat serta Bukti ini juga diperkuat oleh Keterangan Saksi- Saksi Penggugat .
Dengan demikian Penggugat memang benar Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan berhak mengajukan Gugatan dalam Perkara .
-Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dia sekaum dan seharta pusaka dengan KALIKIH
Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan Bukti P. 1 ( Ranji ) .P.2 .P. 3 serta Saksi-Saksi
Bahwa menurut hukum adat minangkabau ,yang dimaksud dengan sekaum itu adalah orang yang mempunyai hubungan yang ditarik dari garis keturunan ibu .\
Bahwa dari Bukti P 1. adalah Ranji/Silsilah Keturunan dari pihak penggugat yang tujuan membuktikan bahwa penggugat Buyung Ancih satu keturunan dengan KALIKIH ..
Bahwa Bukti P.1 juga dikuatkan oleh Keterangan saksi –saksi penggugat .
Bahwa berdasarkan bukti P. 1 KALIKIH tidak putus waris atau punah .
Maka Perbuatan dari Kalikih membawa harta pusaka kerumah isterinya dan memberikan kepada Anaknya ABUBAKAR adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan kaum Penggugat .
Bahwa oleh karena Objek Perkara atau Objek Sengketa telah terbukti sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat dan oleh karena KALIKIH telah meninggal dunia maka Tanah Objek Sengketa atau objek Perkara bidang satu dan bidang dua haruslah dikembalikan kepada asalnya , yaitu kepada kaum para penggugat , hal ini sebagimana disebutkan dalam Pepatah Adat Minangkabau :
Batali Bairik Batampuak Bajinjiang.
Tali kok putuih Tampuak kok Sakah.
Ameh pulang ka Tambangnyo , baju tasruang ka nan punyo.
Harato pulang ka nan punyo.
Bahwa hal tersebut diatas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MARI ). Yaitu :
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Tanggal 10 -1 -1962 No. 33/1962.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 22 -4 -1969 No. 400/1969/PT.PDG
- Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 25 -8 -1971 No. 180 K/Sip/1971

Yang berbunyi sebagai berikut ;
“ Harta yang berasal dari Harta Pusaka Kaum dan merupakan Harta Bawaan dalam Suatu Perkawinan ,harus dikembalikan lagi kepada kaum dari mana harta itu berasal ,Apabila Sisuami yang membawa Harta tersebut Meninggal Dunia. “

Apakah dibolehkan Menurut Hukum Adat Minangkabau Tanah Pusaka Tinggi Kaum
dihibahkan ?
Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau Yang disebut dengan hak Milik adalah Barang-barang yang diperdapat dengan salah satu dari Nan Ampek Yaitu :
- Sebab dek hibah.
- Sebab dek Cancang Latiah.
-Sebab dek Tabuih /Bali.
- Sebab dek Mamak ( Pusaka Tinggi ).
Dengan demikian dalam Perkara ini Hak Milik Didapatkan salah satunya dengan Jalan Pemberian dari Seseorang ( Hibah ).
Bahwa hibah menurut hukum adat Minangkabau ada 3 (tiga ) Macam Yaitu :
1. Hibah Laleh.
2. Hibah Bakeh.
3. Hibah Pampeh.
Sedangkan yang dimaksud dengan Hibah Laleh ialah :
Pemberian Seseorang kepada Orang lain untuk selama-lamanya ,tidak dapat diganggu Gugat ,tidak demikian halnya dengan Hibah Bakeh dan Hibah Pampeh yang akan kembali tanpa Syarat ,namun demikian Hibah Laleh ini Jarang terjadi kalaupun terjadi tidaklah dihibahkan Seluruhnya ,inipun bergantung kepada Persetujuan bersama ,pepatah mengatakan :
Hibah basitahu .
Gadai Pamacik
Jua bapalalu..
Bahwa dari ketiga macam hibah tersebut biasanya terjadi Di Minangkabau dan dibolehkan oleh Adat ,tetapi dengan Syarat hendaklah dengan persetujuan kaum dan kalau tidak diperoleh kata Mufakat kaum ,maka Hibah bagaimanapun bentuknya tidak dapat dilaksanakan Menurut Adat.,Karena Adat Minangkabau mempunyai Prinsip , bahwa Harta Pusaka Kaum tidak dapat dipindahkan kepada Anak Pisang atau anak-anak seorang lelaki Minangkabau .
Oleh karena itu untuk berlansungnya HIBAH menurut Adat Minangkabau haruslah terpenuhi Syarat –Syarat sebagai berikut :
1. Hibah Dilakukan Semasa Hidup Penghibah.
2. Kerabat dari Si Penghibah Harus hadir semuanya baik lelaki maupun perempuan.
3.Yang Menerima Hibah Juga Harus Hadir.
4.Ninik mamak dari kedua belah Pihak .
5. Para Jihad atau Batas sepadan.
6. Hibah dilakukan dirumah Orangtua yang mau memberikan Hibah.
7. Kalau salah satu pihak tidak setuju ,maka hibah tidak dapat dilaksanakan.
8. Hibah Dilakukan pada Siang hari.
10. Setelah Hibah Disetujui dan Ditanda tangani oleh Semua Kerabat dilanjutkan dengan Jamuan- jamuan dan Ditutup dengan sebuah Doa dan Sumpah.
Hibah dinyatakan Batal bila tidak mendapat persetujuan dari salah seorang Anggota kaum .Anggota kaum yang berhak membatalkan hibah adalah itu ialah AHLI WARIS TERDEKAT atau Saudara kandung dan segala Ahli Waris secara berurutan.
Kesepakatan kaum ini merupakan Syarat Mutlak untuk berlansungnya Hibah..
Hal ini selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yakni :
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 22 -05 -1962 No. 385/1961 PDG.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 24 -12 -1970 No. 318/1967/PT.BKT
- Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 9 -2 -1972 No. 980 K/Sip/1971.
Yang Menyebutkan :
“Penukaran atau Hibah Suatu Harta Kaum yang dilakukan sendiri oleh seseorang anggota kaum tanpa semufakat Anggota kaum lainnya adalah tidak sah. “
Berdasarkan Bukti – Bukti Tertulis yang diajukan Penggugat dan Keterangan saksinya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatannya ,maka Gugatan harus dikabulkan
Mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
1.Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2010 DBP No. 121/PDT/ 2010/PT. PDG dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini .
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi dan Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, dan A.1 1, Tergugat -B dan Tergugat -E;
DALAM POKOK PERKARA:
I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat-1 sebagai mamak kepala wads dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta kaum Penggugat terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat bemama Kalikih;
4. Menyatakan tindakan Abu Bakar mengambil alih dan menguasai tanah objek perkara setelah Kalikih meninggal dunia bertentangan dengan hukum waris adat yang berlaku Minangkabau dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Abu Bakar memohon penegasan hak milik atas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan tanda bukti hak sementara No.50 Gambar Ukur No.33 tahun 1974 tidak berkekuatan hukum
6. Menyatakan tindakan Tergugat A-l sampai dengan Tergugat A-10 menjual bagian objek perkara Tumpak kesatu kepada Tergugat B.1 dan B.2 yang kemudian berpindah hak kepada Tergugat B.3 dan B. 4 dan bagian tanah yang dijual kepada Tergugat B 5 serta tindakan Tergugat A 11 mendirikan kedai toko yang disewakan kepada Tergugat B .8 dan Tergugat B 9, begitu juga transaksi bagian objek perkara tumpak kedua kepada Tergugat B 6 dan B 7 adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dan milik mereka ataupun orang lain yang memperoleh hak akibat penguasaan mereka dan setelah bebas menyerahkan kepada kaum Penggugat, bila ingkan dengan bantuan Polri;
8. Menghukum Tergugat BI, B2, Tergugat C, Tergugat D dan Tergugat E untuk tunduk dan patuh path putusan mi;
9. Menhukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.141.000.- (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
Atau :
- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya .

Hormat Pemohon Kasasi

Kuasa Hukumnya.




SYAMSURDI NOFRIZAL.SH.

Selasa, 17 Agustus 2010

contoh kesimpulan perkara perdata

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA.
SYAMSURDI NOFRIZAL.SH
( Pijar Justitia Law Office )
Jln. Bukittingi Siteba Kota Padang.
Jln. Ks.Tubun No.119 Kota Solok.
Telepon.0755.324270.

KESIMPULAN PENGGUGAT
DALAM PERKARA PERDATA NO.06/PDT.G/2009/PN.PIN.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat
Untuk dan atas nama pihak penggugat ,melalui sepucuk surat ini mengajukan kesimpulan terakhir sebagai berikut :.
DALAM EKSEPSI
Bahwa eksepsi Tergugat A1, A2, A.4 A6, A8, A9 A.10 dan A11 tidak menyangkut kopetensi mengadili akan tetapi hanya bersifat prosessual tentang formalitas gugatan yaitu :

1. Tentang Subjek ( Pihak ) Tergugat B tidak lengkap
Bahwa Menurut Pihak Penggugat pihak –pihak yang digugat dalam Perkara ini sudah lengkap dan Perkara tidak kekurangan pihak dan seandainya ada pihak-pihak yang dirugikan maka Yang bersangkutan harus mengajukan Intervensi dan sampai tahap Replik tidak ada yang mengajukan Intervensi untuk membela kepentingan hukumnya ,maka Eksepsi ini haruslah ditolak .
Bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa –siapa yang akan digugatnya .

2. Tentang objek perkara tidak jelas dan kabur
Bahwa objek perkara adalah jelas dan tegas disebutkan sebagaimana diuraikan dalam surat gugat, alasan eksepsi ad. 2 telah menyangkut pokok perkara maka pembuktiannya akan bersamaan dengan pembuktian pokok perkara..Bahwa Objek Perkara adalah Jelas dan tegas disebutkan sebagaimana diuraikan Dalam Surat Gugatan Bahwa batas sepadan objek Perkara dalam perkara ini adalah merupakan Batas Sepadan kesatuan Tanah Objek Perkara ,karena Pembuktian bersamaan dengan Pembuktian Pokok Perkara dan Untuk lebih jelasnya Mohon Majelis Hakim mengadakan Sidang Dilokasi Objek Perkara dan Biaya Ditanggung Oleh Pihak Penggugat dan Tergugat – Tergugat . Bahwa pendapat dari Tergugat A yang mengatakan Obyek gugatan Penggugat kabur adalah Suatu Pendapat yang keliru dan tidak sepantasnya disampaikan Didalam Jawabannya Bahwa yang disebut gugatan kabur atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat ;Padahal dalam gugatan ini menurut pendapat kami dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dan dasar gugatanpun sudah jelas yaitu sengketa tentang harta pusaka tinggi , dan dasar gugatan adalah tentang adanya Penguasaan Tanah Pusaka Tinggi Pengugat oleh Tergugat A.B dan dialihkan Menjadi Tanah Hak Milik dengan secara tidak benar , sehingga dengan tidak disebutnya dengan jelas dan Rinci oleh Penggugat adanya Hak –hak dari Masing Tergugat B diatas Objek Perkara tidak dengan sendirinya Objek Perkara menjadi kabur atau Tidak jelas karena persoalan ini mememerlukan Pembuktian dan tidak berkelebihan kami mengatakan bahwa Eksepsi ini adalah bohong dan tidak benar sama sekali.Bahwa bagi orang yang normal saja Gugatan inijelas, dapat dimengerti ,baik batas batasnya sudah benar ,.Bahwa alasan Tergugat I dalam Eksepsinya ,semuanya haruslah ditolak ,karena Tidak benar dan bohong sama sekali.Bahwa Jawaban Tergugat A yang mengatakan Objek Perkara kabur haruslah ditolak ;:


5. Tentang batas sepadan
Bahwa batas sepadan objek dalam perkara ini adalah merupakan sepadan kesatuan tanah objek perkara sebelum adanya pemecahan sertifikat Hak milik Sementara No. 50 Tahun 1974, karena pembuktiannya bersamaan dengan pembuktian pokok perkara

6 Tentang Tarok Menebus Objek Perkara kepada Si Lajuh .
Bahwa Inti dari Jawaban Tergugat A. 1,A.2.A.4,A.6.A8,A.9,A.10 dan A.11 dalam
Eksepsinya adalah membenarkan bahwa Objek perkara adalah Milik Tarok yang
pernah ditebus kepada Lajuh ,kemudian Turun kepada Kalikih terus kepada
Penggugat .


DALAM POKOK PERKARA.

1. Dalil Eksepsi juga merupakan bagian dari Kesimpulan terhadap Pokok Perkara.. Adapun Subjek Tergugat A.3 A..5 A.7 tidak membantah Gugatan Penggugat karena tidak mengajukan Jawaban Terhadap Gugatan.
2. Tentang Tergugat A tidak pernah menjual Tanah kepada Tergugat B. 1.B.2.B.3 B.4 Bahwa kalaupun Tergugat A tidak menjual tanah kepada Tergugat B,1,B.2,B.3.B.4 tetapi peralihan hak dan peralihan penguasaan Tanah sebelum penguasaan Tergugat B.3 dan B.4 asalnya adalah akibat dari Tindakan Tergugat A memperjualbelikan bagian Objek Perkara kepada pihak lain dan pihak lain tersebut menjual kepada Tergugat B.3 B.4 dimana sekarang bagian objek perkara tersebut dimiliki Tergugat B.3 dan B. 4 sehingga tidak ada kewajiban Penggugat untuk menggugat pihak lain tersebut karena sesuai fakta bahwa yang menguasai bagian objek Perkara dimaksud adalah Tergugat B. 3 B. 4
3. Tentang H.Abu Bakar menguasai Objek Perkara sebelum Kalikih Meninggal Dunia . Bahwa inti dari Jawaban Tergugat . A.1 A.2.A.4,A.6.A8,A.9,A.10 dan A.11 dalam Pokok Perkara adalah ,membenarkan Objek Perkara Dikuasai H.Abubakar Dt.RajoPenghulu semasa hidup Mamak Penggugat “ Kalikih “ tetapi dalam status Tergadai dimana Kalikih tidak mampu menebusnya ,kemudian Mamak Penggugat Kalikih menghibahkan Tanah Kaumnya di Pasar Baru ( Objek Perkara ) Diserahkan secara Putus Hak .Bahwa Perbuatan Hibah atau Penyerahan Objek Perkara oleh Kalikih kepada Anaknya H.Abu Bakar andaikata pun ada itu pun tidak secara hukum adat.
Bahwa Perbuatan Hibah atauPenyerahan Harta Pusaka Tinggi ( Tanah Kaum ) Di Minangkabau tidak sah dilakukan sendiri oleh seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum tanpa mengikut sertakan ( adanya kesepakatan ) Kaum ,Penghulu Suku Yang Bersangkutan dan pihak yang menjadi Sepadan Turun temurun.
( Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.481 K/Sip/1972 Tanggal 31 Januari 1973 ) Oleh Karena itu Tergugat A.1 S/d A.10 menguasai Objek Perkara adalah tanpa Hak. Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Tentang Hukum Adat Minangkabau..
Bahwa tidak benar Hukum Adat Minangkabau mengenal adanya “ Jual Gadai “ dengan ketentuan apabila sampai saat yang diperjanjikan si Penggadai tidak sanggup membayar gadai yang diterimanya maka tanah yang digadaikan “ sepenuhnya “ menjadi Hak Si Pamagang Gadai . Adapun yang benar di Minangkabau menyebutkan “ bahwa Syarat lepasnya hak kaum terhadap harta pusaka tidak disebabkan karena ketidak mampuan Ahli Waris menebus pusaka yang tergadai ,kecuali karena adanya kesepakatan seluruh Anggota kaum sebab 4 ( empat ) Persyaratan .yaitu : 1. Rumah Gadang Ketirisan 2. Mayat Terbujur Diatas Rumah 3. Gadis Gadang Tidak Bersuami 4. Membangkik Batang Tarandam .. Berdasarkan Syarat adat yang berlaku tersebut maka seandainya terbukti kan dalam perkara ini bahwa Kalikih “ Menghibahkan , Memberikan , Melepaskan Hak “ atas Harta Pusaka Kaumnya ( Objek Perkara ) kepada H.Abu Bakar Dt.Rajo Penghulu ,perbuatan hibah atau Penyerahan secara putus hak atas Harta Kaum Yang Dilakukan “ Kalikih adalah Tidak Sah secara Hukum Adat Minangkabau “ ( Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.150 K/Sip/1968 Tanggal 8 Februari 1969. )


5.Tentang Pengajuan Hak oleh H.Abu Bakar .

Tanggapan Penggugat pada Ad. 5 ini adalah Identik ( Sama ) dengan Jawaban No. 4 diatas

6.Tentang Penguasaan Objek Perkara telah melebihi 40 Tahun.

Bahwa Status Tanah Objek Perkara bukanlah Tanah Verponding untuk dapat menjadi Hak Milik karena adanya Pelepasan Hak akibat menguasai selama 40 ( Empat Puluh ) Tahun .
Bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Tarok turun kepada Kalikih sebagaimana secara tegas diakui oleh para Tergugat A. dalam Jawabannya ..
Bahwa Menurut Adat dan telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia “ Bahwa Tuntutan Terhadap Harta Kaum tidak mengenal Daluarsa ( Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1370 K/Sip/1973 Tanggal 30 Januari 1975 , dan bila memang benar terbukti bahwa Objek Perkara dalam Status Tergadai maka pasal 7 Undang – Undang No. 56 Tahun 1960 intinya menentukan bahwa Objek Perkara harus dikembalikan tanpa tebusan.

7. Bahwa Wajar Penggugat menuntut pertigaan Hasil Sawah Objek Perkara ,karena
Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat A secara tanpa hak dan merupakan
Perbuatan Melawan Hukum.

B KESIMPULAN PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT E..

DALAM EKSEPSI.

1.Bahwa Tergugat E dijadikan Pihak Tergugat dalam Perkara ini adalah untuk melengkapi pihak –pihak yang tersangkut dalam Perkara ini ,karena sesuai Fakta dan Data –data yang kami punyai , bahwa Sertipikat Hak Milik No.127 yang berasal dari sebagian Objek Perkara Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Tergugat B. 3 dan B. 4 kepada Tergugat E.
Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak salah alamat.

2.Gugatan Penggugat Tidaklah kabur /Tidak Jelas.
Bahwa yang disebut gugatan kabur atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat ;Padahal dalam gugatan ini menurut pendapat kami dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dan dasar gugatanpun sudah jelas yaitu sengketa tentang harta pusaka tinggi , dan dasar gugatan adalah tentang adanya Penguasaan Tanah Pusaka Tinggi Pengugat oleh Tergugat A.B dan dialihkan Menjadi Tanah Hak Milik dengan secara tidak benar

DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa apa –apa Yang disampaikan Oleh Tergugat E didalam Jawabannya adalah telah membenarkan Gugatan Penggugat ,karena sesuai Fakta ,Sertipikat Hak Milik Tergugat B.3 dan B. 4 berasal dari Objek Perkara .

C. KESIMPULAN PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT B.5

Bahwa pihak ketiga akan dapat melakukan bantahan (verzet) terhadap sita jaminan atau pelaksanaan eksekusi bila memiliki bukti untuk mempertahankan haknya. Dan Tanggapan lainnya terhadap Jawaban dari Tergugat B. 5 adalah Sama dengan Kesimpulan Terhadap Pokok Perkara bagi Tergugat A.
Apakah Tergugat B. 5 Tergolong Pembeli Yang Beritikat Baik Kita Serahkan kepada Pertimbangan Majelis Hakim.
Dengan Demikian Jawaban B. 5 yang mempekuat Posisi Tergugat A harus lah Ditolak Demikianlah Kesimpulan ini kami sampaikan dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya .,atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih
Majelis Hakim Yang terhormat.
Bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dengan ini mengajukan Bukti- Bukti tertulis berupa Foto Copy Surat – surat yang telah diberi meterai dengan Cukup dan Diberi Tanda P.1 s/d P.9 dengan Rincian Sebagai berikut :
1. Foto Copy Ranji Keturunan Penggugat BUYUNG ANCIH Dalam Kaum Suku Caniago Kampung Tanjung Saba Kenagarian Gurun Panjang Diperbuat pada tanggal 20 Desember 2008 Oleh Mamak Kepala Waris Diberi Tanda .P.1
Penjelasan dan Komentar :
Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat Buyung Ancih ( Penggugat )sekaum dan seharta pusaka dengan Tarok, Saliah ,Ugan Kalikih,Dusan .dan Ranji Kaum ini merupakan Penyempurnaan dari Ranji Kaum Sebelumnya .
Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau Untuk membuktikan apakah sesorang tersebut Satu Kaum dan Satu Harta Pusaka ,apabila bila mereka satu Ranji dan dari Bukti P.1 telah terbukti Penggugat Satu kaum dengan KALIKIH .

2. Foto Copy Surat Kuasa dari Kalikih kepada Dusan yang diperbuat pada tanggal 1 Agustus 1965. Diberi Tanda P.2.
Penjelasan dan Komentar.
Bukti ini membuktikan Tahun 1965 diwaktu Kalikih melepas fungsinya sebagai mamak kepala waris dalam kaum karena uzur, Ia menunjuk saudara penggugat nama Dusan sebagai pengganti untuk mengurus harta- harta kaum termasuk sawah perkara yang diolah anaknya Abu bakar dan istrinya yaitu Tergugat A
.
3. Foto Copy Surat Yang Bertanggal 25 Desember 1938 Yang bertuliskan Arab Melayu . Diberi Tanda P. 3.
4. Foto Copy Salinan Surat Yang Bertanggal 25 Desember 1938 Diberi Tanda .P.4

Penjelasan Dan Komentar .
Bahwa Surat Bukti P. 3 dan P.4 Membuktikan bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan TAROK pernah membuat Surat Wasiat setahu Anaknya UGAN pada Tanggal 25 Desember 1938 .

5. Foto Copy Surat Keterangan Yang Dibuat Di Pasar Baru 7 Februari 1965
Dibuat Oleh Kalikih Disaksikan Oleh Syukur Dt.Rajo Gamuyang dan telah
disesuaikan dengan aslinya Diberi Tanda P. 5

Penjelasan Dan Komentar .
Bahwa Surat Bukti P. 5 Membuktikan bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan Kalikih pernah membuat Surat Keterangan Tentang Asal Usul Objek Perkara Yaitu Tentang Sawah Yang terletak di Pasar Baru Yang Digarap anaknya Abubakar .

6. .Foto Copy AKTA JUAL BELI No.008 /A –JB/CBY-2005. tanggal 11 Mei
Tahun 2005 Diberi Tanda P.6

Penjelasan Dan Komentar.

Setelah H. Abubakar Dt.Rajo Penghulu Meninggal dunia pada tahun 1977 Harta-harta kaum Penggugat yang dikuasai H.Abubakar Datuk Rajo Penghulu dilanjutkan Penguasaannya oleh Tergugat A.1. dan Pada Tahun 2005 Tergugat A.1 Secara Tanpa Hak dan dengan Melawan Hukum ia bersama-sama dengan Tergugat A.2 s/d A.10 menjual bagian dari Sawah Perkara kepada Tergugat B.6 dan B 7 yang harganya dalam Akta Jual Beli Yang dibuat Dihadapan Tergugat D Camat Bayang
Dengan Nomor :008 Tanggal 11 Mei 2005 Tercantum Rp.8.000.000,- (delapan Juta ) Rupiah . Tetapi dari Copy Pembayaran yang diterima Tergugat A.11 masing-masing tanggal 11 Mei 2005 dan Tanggal 28 Mei 2005 harga bagian sawah yang dijual kepada Tergugat B.1 dan B.2 tersebut berjumlah Rp.43.500.000.( Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Terlepas dari berapa luas dan berapa harga bagian Sawah perkara yang dijual oleh Tergugat A.1 S/d A.10 kepada Tergugat B.6 dan B7 begitu juga bagian sawah perkara yang dijual kepada Tergugat B.3 ,Tergugat .B.4 dan Tergugat B.5 yang pasti Tindakan Tergugat A.1 S/D Tergugat A.10 menjual bagian sawah tersebut adalah tanpa hak .
Demikian pula Selanjutnya Tergugat A.11 mendirikan Rumah diatas Objek Perkara dan kedai /Toko kemudian menyewakan kepada Tergugat B.8 Dan B.9 Bangunan yang didirikan Diatas Sawah Perkara Adalah juga Tanpa Hak sehingga tindakan tergugat A.1 S/D Tergugat A.10.menjual bagian Sawah Perkara kepada Tergugat B.1,B.2,B.3,B.4 ,B.5,B.6.B.7 serta Tindakan Tergugat A.11 Menyewakan kepada Tergugat B.8 dan B. 9 Bangunan kedai Yang Didirikannya Diatas Sawah Perkara adalah Tanpa Hak dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ,karena Akta Jual Beli dihadapan Tergugat D No.008 tanggal 11 Mei 2005 antara Tergugat A1 s/d A10 dengan tergugat B6, B7 dan transaksi jual beli lainnya menyangkut bagian sawah perkara kepada Tergugat B3, B4, B5 serta penyewaan Tergugat A11 kepada Tergugat B.8 dan B.9 atas bangunan kedai yang didirikan diatas sawah perkara adalah batal demi hukum, karenanya tidak berkekuatan hukum.

7 Foto Copy Tanda Terima Tanggal 28 -5-2005 dari Yulimus oleh Delyuzar ( Diberi Tanda P.7 ).

8. Foto Copy Tanda Terima Tanggal 11-05-2005 dari Yulimus Oleh Delyuzar ( Diberi Tanda P.8 ).

9..Foto Copy Terjemahan Resmi Surat Bertanggal 25 Desember 1938 dari Bahasa Arab Melayu ke Bahasa Indonesia oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan Diberi Tanda P.9

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi –saksi yang telah membenarkan Gugatan Penggugat dan mereka ada Batas sepadan dari Objek Perkara .
Bahwa Tergugat – Tergugat A.B telah pula mengajukan Bukti –Bukti Tertulis dan Saksi- Saksi akan tetapi tidak dapat memperkuat Dalil Bantahannya
Bahwa dari Jawab menjawab dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah :
1. Apakah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya .
2. Apakah Penggugat sekaum dengan Kalikih atau tidak
3. Apakah Penggugat berhak atas harta perkara atau tidak.
4. Apakah KALIKIH tersebut sudah tidak punya lagi Ahli Waris /putus waris atau tidak .
-Bahwa untuk membuktikan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya Penggugat mengajukan bukti P. 1 dan Bukti ini telah disahkan Fungsionaris Adat serta Bukti ini juga diperkuat oleh Keterangan Saksi- Saksi Penggugat .
Dengan demikian Penggugat memang benar Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan berhak mengajukan Gugatan dalam Perkara .
-Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dia sekaum dan seharta pusaka dengan KALIKIH
Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan Bukti P. 1 ( Ranji ) .P.2 .P. 3 serta Saksi-Saksi
Bahwa menurut hukum adat minangkabau ,yang dimaksud dengan sekaum itu adalah orang yang mempunyai hubungan yang ditarik dari garis keturunan ibu .\
Bahwa dari Bukti P 1. adalah Ranji/Silsilah Keturunan dari pihak penggugat yang tujuan membuktikan bahwa penggugat Buyung Ancih satu keturunan dengan KALIKIH ..
Bahwa Bukti P.1 juga dikuatkan oleh Keterangan saksi –saksi penggugat .
Bahwa berdasarkan bukti P. 1 KALIKIH tidak putus waris atau punah .
Maka Perbuatan dari Kalikih membawa harta pusaka kerumah isterinya dan memberikan kepada Anaknya ABUBAKAR adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan kaum Penggugat .
Bahwa oleh karena Objek Perkara atau Objek Sengketa telah terbukti sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat dan oleh karena KALIKIH telah meninggal dunia maka Tanah Objek Sengketa atau objek Perkara bidang satu dan bidang dua haruslah dikembalikan kepada asalnya , yaitu kepada kaum para penggugat , hal ini sebagimana disebutkan dalam Pepatah Adat Minangkabau :
Batali Bairik Batampuak Bajinjiang.
Tali kok putuih Tampuak kok Sakah.
Ameh pulang ka Tambangnyo , baju tasruang ka nan punyo.
Harato pulang ka nan punyo.
Bahwa hal tersebut diatas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MARI ). Yaitu :
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Tanggal 10 -1 -1962 No. 33/1962.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 22 -4 -1969 No. 400/1969/PT.PDG
- Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 25 -8 -1971 No. 180 K/Sip/1971

Yang berbunyi sebagai berikut ;
“ Harta yang berasal dari Harta Pusaka Kaum dan merupakan Harta Bawaan dalam Suatu Perkawinan ,harus dikembalikan lagi kepada kaum dari mana harta itu berasal ,Apabila Sisuami yang membawa Harta tersebut Meninggal Dunia. “

Apakah dibolehkan Menurut Hukum Adat Minangkabau Tanah Pusaka Tinggi Kaum
dihibahkan ?
Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau Yang disebut dengan hak Milik adalah Barang-barang yang diperdapat dengan salah satu dari Nan Ampek Yaitu :
- Sebab dek hibah.
- Sebab dek Cancang Latiah.
-Sebab dek Tabuih /Bali.
- Sebab dek Mamak ( Pusaka Tinggi ).
Dengan demikian dalam Perkara ini Hak Milik Didapatkan salah satunya dengan Jalan Pemberian dari Seseorang ( Hibah ).
Bahwa hibah menurut hukum adat Minangkabau ada 3 (tiga ) Macam Yaitu :
1. Hibah Laleh.
2. Hibah Bakeh.
3. Hibah Pampeh.
Sedangkan yang dimaksud dengan Hibah Laleh ialah :
Pemberian Seseorang kepada Orang lain untuk selama-lamanya ,tidak dapat diganggu Gugat ,tidak demikian halnya dengan Hibah Bakeh dan Hibah Pampeh yang akan kembali tanpa Syarat ,namun demikian Hibah Laleh ini Jarang terjadi kalaupun terjadi tidaklah dihibahkan Seluruhnya ,inipun bergantung kepada Persetujuan bersama ,pepatah mengatakan :
Hibah basitahu .
Gadai Pamacik
Jua bapalalu..
Bahwa dari ketiga macam hibah tersebut biasanya terjadi Di Minangkabau dan dibolehkan oleh Adat ,tetapi dengan Syarat hendaklah dengan persetujuan kaum dan kalau tidak diperoleh kata Mufakat kaum ,maka Hibah bagaimanapun bentuknya tidak dapat dilaksanakan Menurut Adat.,Karena Adat Minangkabau mempunyai Prinsip , bahwa Harta Pusaka Kaum tidak dapat dipindahkan kepada Anak Pisang atau anak-anak seorang lelaki Minangkabau .
Oleh karena itu untuk berlansungnya HIBAH menurut Adat Minangkabau haruslah terpenuhi Syarat –Syarat sebagai berikut :
1. Hibah Dilakukan Semasa Hidup Penghibah.
2. Kerabat dari Si Penghibah Harus hadir semuanya baik lelaki maupun perempuan.
3.Yang Menerima Hibah Juga Harus Hadir.
4.Ninik mamak dari kedua belah Pihak .
5. Para Jihad atau Batas sepadan.
6. Hibah dilakukan dirumah Orangtua yang mau memberikan Hibah.
7. Kalau salah satu pihak tidak setuju ,maka hibah tidak dapat dilaksanakan.
8. Hibah Dilakukan pada Siang hari.
10. Setelah Hibah Disetujui dan Ditanda tangani oleh Semua Kerabat dilanjutkan dengan Jamuan- jamuan dan Ditutup dengan sebuah Doa dan Sumpah.
Hibah dinyatakan Batal bila tidak mendapat persetujuan dari salah seorang Anggota kaum .Anggota kaum yang berhak membatalkan hibah adalah itu ialah AHLI WARIS TERDEKAT atau Saudara kandung dan segala Ahli Waris secara berurutan.
Kesepakatan kaum ini merupakan Syarat Mutlak untuk berlansungnya Hibah..
Hal ini selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yakni :
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 22 -05 -1962 No. 385/1961 PDG.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 24 -12 -1970 No. 318/1967/PT.BKT
- Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 9 -2 -1972 No. 980 K/Sip/1971.
Yang Menyebutkan :
“Penukaran atau Hibah Suatu Harta Kaum yang dilakukan sendiri oleh seseorang anggota kaum tanpa semufakat Anggota kaum lainnya adalah tidak sah. “
Berdasarkan Bukti – Bukti Tertulis yang diajukan Penggugat dan Keterangan saksinya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatannya ,maka Gugatan harus dikabulkan
Mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
- Menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat.
- Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.
Atau :
- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya .

Kota Solok, 23 Desember 2009.
Hormat Penggugat.
Kuasa Hukumnya.




SYAMSURDI NOFRIZAL.SH.

Sabtu, 07 Agustus 2010

CONTOH EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA
SYAMSURDI NOFRIZAL.SH.
(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE )
Jln. Ks.Tubun No.119 Kota Solok.
Sumatera Barat.
Telp.0755.324270. Hp.08126731263 dan 085658441050
Email : Pijar_news.Yahoo.Co.id.

Nota Keberatan Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa WIRMAN SYAHRIL Dkk Perkara Pidana Nomor: 111/PID.B/2010/PN.KBR
Pada Pengadilan Negeri Koto baru Solok.

“KEBENARAN AKAN MUNCUL DARI JALAN YANG TIDAK TERDUGA”
Atas Nama Terdakwa – Terdakwa .

.Nama Lengkap : Wirman Syahril
Tempat lahir : Dumai
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Minang
Pekerjaan : Penjaga Gudang PT.PUSRI Tanjung Bingkung
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
Agama : Islam
Pendidikan : S M A


2 Nama Lengkap : KHAIRUL PGL RUL
Tempat lahir : Solok
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Minang
Pekerjaan : Tani
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok.
Agama : Islam
Pendidikan : SMA


3 Nama Lengkap : IRLIASMAN PGL IR
Tempat lahir : Tanjung Bingkung
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Minang
Pekerjaan : Tani
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok.
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati, dan
Pengunjung Sidang sekalian,

I.Pendahuluan.
Sebelum memasuki uraian mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dasar hukum pengajuan serta materi keberatan kami selaku Advokat/penasihat hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, perkenankanlah kepada kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan EKSEPSI/keberatan ini.

Adanya kesempatan bagi Terdakwa atau Advokatnya untuk mengajukan EKSEPSI/KEBERATAN setelah Penuntut Umum mengajukan suatu Surat Dakwaan menjadi bukti nyata bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan cara memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengemukakan pandangannya masing-masing.
Memang untuk memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari suatu kasus seperti halnya kasus yang Terdakwa alami tidak ada cara lain kecuali memberi kesempatan yang selayaknya kepada kedua belah pihak, penuntut umum dan terdakwa, untuk mengemukakan pandangannya masing-masing (du choc des opinions jaillit la verite).

Oleh karena itu dalam Negara Hukum seperti halnya Negara Republik Indonesia, pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan atau memojokkan posisi penyidik atau penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah bekerja dengan tekun dan gigih serta dengan hati nurani yang bersih.

Bukan pula semata-mata memenuhi ketentuan pro forma hanya karena hal itu telah diatur dalam undang-undang atau sekedar menjalani acara ritual yang sudah lazimnya dilakukan oleh seorang advokat hanya karena advokat itu telah menerima sejumlah honor dari kliennya. Pengajuan keberatan itu dimaksudkan semata-mata demi memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari kasus yang sedang Terdakwa hadapi. Apabila misalnya ternyata dalam surat dakwaan penuntut umum atau dari hasil penyidikan yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum terdapat cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure), maka diharapkan majelis hakim yang memeriksa perkara dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang selanjutnya menyerahkan kepada penyidik untuk disidik kembali oleh karena kebenaran yang ingin dicapai oleh KUHAP tidak akan terwujud dengan surat dakwaan atau hasil penyidikan yang mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure). Mustahil pula suatu kebenaran yang diharapkan akan dapat diperoleh melalui persidangan ini apabila Terdakwa dihadapkan pada surat dakwaan penuntut umum yang tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dalam hal demikian sudah pasti Terdakwa termasuk advokatnya tidak akan dapat menyusun pembelaan bagi Terdakwa dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini Terdakwa dan advokatnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan tempat yang selayaknya bagi keberatan ini dalam putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnya.

II. Surat Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 SAUDARA Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok , telah membacakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM -99/SLK/0710 untuk selanjutnya disebut juga: SURAT DAKWAAN;

Bahwa dalam Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal Yaitu Melanggar Pasal 362 KUHP yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2009 Sekira Pukul 09.00 WIB melakukan Tindak Pidana Pencurian atau Mengambil 30 ( Tiga Puluh ) Batang Bambu..Di Katapiang Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan Bambu Yang Diambil Para Terdakwa adalah Milik Saki Korban Maizal DT.Paduko Sutan dan Kaumnya DT.Rajo Indo Alam .
Terhadap Surat Dakwaan ini Terdakwa mengatakan ,bahwa Dakwaan atau Tuduhan ini adalah Tidak benar dan Bohong Sama Sekali .
Bahwa Surat Dakwaan ini adalah Surat Dakwaan Palsu dan Jaksa Penuntut Umum telah Membuat Surat Dakwaan Palsu .

III. Dasar hukum mengenai keberatan

Bahwa dasar hukum mengenai keberatan terdakwa atau advokat terhadap Surat Dakwaan penuntut umum diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa atau advokatnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bermaksud mengajukan keberatan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka yang akan mendapat pembahasan di sini adalah keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.

Bahwa yang dimaksud dengan keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima adalah keberatan yang diajukan apabila surat dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure);

IV. MATERI EKSEPSI/KEBERATAN

Majelis Hakim Yang kami Muliakan,

Seperti dikemukakan di atas, Terdakwa hanya akan mengemukakan keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima tersebut yang kemudian akan diakhiri dengan suatu kesimpulan dan permohonan.

Keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima

Bahwa ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP dengan tegas telah menentukan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;

Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru boleh membuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidak boleh membuat surat dakwaan;

Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan surat dakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A. KUFFAL dalam bukunya “Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum” (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, halaman 221) yang menyatakan:

Surat Dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Bahwa oleh karena surat dakwaan itu dibuat berdasarkan disusun berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka dengan sendirinya apabila hasil penyidikan itu mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure), maka surat dakwaan itu pun menjadi cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure);

Bahwa oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana hak-hak asasi tersangka telah dirugikan oleh penyidik dalam penyidikan atau untuk mengukur sejauh mana Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mengalami cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure), maka hal itu tergantung selain pada sejauh mana penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya, juga pada sejauh mana penyidik dalam melakukan penyidikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam KUHAP;

Bahwa oleh karena semua atau sebagian besar hasil penyidikan penyidik telah tertuang dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik pada Polsek Kubung Nomor : BP /04/III/2010/Reskrim Tanggal 23 Maret 2010 , selanjutnya disebut juga: BERKAS PERKARA, maka untuk keperluan penyusunan KEBERATAN ini selain Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik itu juga akan menjadi bahan analisis yang sangat penting dalam KEBERATAN ini;

Bahwa oleh karena keterbatasan waktu yang tersedia, maka dalam penyusunan KEBERATAN ini Terdakwa atau advokatnya tidak dapat menganalisis seluruh bagian dari Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut dan karena itu Terdakwa atau advokatnya hanya akan mengemukakan beberapa cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure) seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa akan tetapi Terdakwa atau advokatnya yakin bahwa oleh karena cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure) yang terjadi baik dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun selama dalam tahap penyidikan itu cukup mengganggu fondamen penegakan hukum, khususnya bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah diamanatkan oleh pembentuk undang-undang melalui KUHAP, maka sangatlah diharapkan Majelis Hakim mau memberi tempat yang selayaknya bagi KEBERATAN yang Terdakwa atau advokatnya

Pembuatan Surat Dakwaan telah dilakukan oleh Penuntut Umum secara menyimpang dari hasil penyidikan, sehingga penuntutan dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Huruf a KUHAP dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Bahwa ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP dengan tegas telah menentukan:

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Bahwa ketentuan ini membawa konsekuensi juridis bahwa surat dakwaan penuntut umum harus dibuat berdasarkan hasil penyidikan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A. KUFFAL dalam bukunya “Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum” (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, halaman 221) yang menyatakan:

Surat Dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Bahwa yang lebih tegas lagi adalah seperti yang dikemukakan oleh Leden Marpaung dalam bukunya “Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi” (Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 434) sebagai berikut:

Hasil penyidikan yang dihimpun dalam bundel/ berkas disebut “berkas perkara”. Berkas perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dengan surat dakwaan karena surat dakwaan tersebut bermula dari berkas perkara. Jika surat dakwaan dengan berkas tidak nampak keterkaitannya maka dakwaan tersebut dapat dinyatakan Hakim/pengadilan negeri “tidak dapat diterima”.

Bahwa apakah Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaannya dalam perkara ini dengan mendasarkan pada hasil penyidikan tanpa menghilangkan bagian-bagian tertentu yang menurut Terdakwa dapat menguntungkan Terdakwa atau dengan menambahkan bagian-bagian tertentu yang menurut Terdakwa dapat merugikan Terdakwa;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus dilihat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan membandingkannya dengan hasil penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik;

Bahwa dari hasil pembandingan yang telah dilakukan secara cermat ternyata terdapat bagian-bagian tertentu yang dihilangkan atau disembunyikan oleh Penuntut Umum dan terdapat pula bagian-bagian tertentu yang ditambahkan oleh Penuntut Umum sehingga seolah-olah memang demikianlah fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini;

Bahwa apabila dikaji lebih dalam ternyata bagian-bagian tertentu yang dihilangkan atau disembunyikan oleh Penuntut Umum adalah bagian-bagian yang sangat merugikan posisi Terdakwa, dan sebaliknya bagian-bagian tertentu yang ditambahkan oleh Penuntut Umum adalah bagian-bagian yang dapat menguntungkan posisi Saksi Korban Maizal Dt.Panduko Sutan.
Bahwa Didalam Proses Penyidikan Para Terdakwa telah menerangkan ,bahwa Bambu –Bambu yang mereka Ambil Tersebut terletak di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan Selama ini mereka yang menguasainya dan Keluarga Mereka lah Yang membayar Pajak Bumi Bangunannya .
Bahwa Pohon Bambu Tersebut mereka jual kepada Saksi Farida setelah dapat izin dari Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnnya Asli Dt.Paduko Alam .
Bahwa Didalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengatakan pada pokoknya “ Mereka Terdakwa I ,II,III tersebut telah mengambil sesuatu barang berupa 30 ( Tiga Puluh ) Batng bambu , bambu tersebut seluruhnya atau sebagiannya adalah Milik dari Saksi Korban MAIZAL DT.Paduko Sutan dan kaumnya yaitu kaum Dt.Rajo Indo Alam yang diperoleh secara turun temurun .”
Para Terdakwa Mengambil Bambu tersebut tanpa setahu dan seizin dari pemiliknya Yaitu Maizal DT.Paduko Sutan Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam KaumDT.Rajo Indo Alam Suku Caniago Pinang Taba Nagari Tanjung Bingkuang .
Bahwa Pohon Bambu Tersebut bukanlah Milik dari Maizal Dt.Paduko Sutan akan Tetapi Milik dari Asli Dt.Paduko Alam dan Kaumnya dan Terdakwa adalah Anggota Kaumnya .
Bahwa MAIZAL DT.PADUKO SUTAN tidak menguasai secara fisik dan Secara Yuridis Tanah Tempat dari Bambu –bambu tersebut Tumbuh dan selama ini yang menguasai dan Mengolah Bambu tersebut adalah Kaum Asli Dt.Paduko Alam Suku Caniago Pinang Taba Nagari Tanjung Bingkuang karena Bambu tersebut berada di Tanah Ulayat Kaum Mereka dan Diatas Tanah Ulayat Kaum Asli Dt.Paduko Alam Yang Telah Dikuasai Secara Turun Temurun terdapat Pohon Bambu ,Pohon Kopi Dan Tanaman Keras Lainnya serta ada Pandam Perkuburan ada Rumah Gadang dan Juga Ada Rumah Anggota Kaum lainnya dan Pihak Saksi Korban MAIZAL DT.Paduko Sutan Tidak Menguasai Tanah Lokasi Bambu tersebut Tumbuh .
Bahwa Benar MAIZAL DT.PADUKO SUTAN telah membuat Pernyataan sepihak yang belum diuji kebenarannya secara Hukum bahwa Dia adalah Mamak Kepala waris ,bahwa Dia Adalah Waris Dari DT.Rajo Indo Alam dan Maizal Dt.Paduko Sutan juga membuat Pernyataan sepihak bahwa Tanah Tempat Bambu ini tumbuh adalah Miliknya dan MAIZAL DT.Paduko Sutan Yang Menguasainya .
Bahwa Benar Antara Pihak Asli Dt.Paduko Alam dan Kaumnya dan Maizal Dt.Paduko Sutan dan Kaumnya terlibat sengketa Perdata yang dikenal dengan Perkara Perdata No.01/PDT.G/2009/PN.KBR dan Perkara ini dalam Pemeriksaan Kasasi dan berkekekuatan Hukum tetap .
Berdasarkan Uraian kami diatas maka Surat Dakwaan Dari Penuntut Umum masih terlalu Prematur ( Belum Waktunya ) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru Solok dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus Diperjelas dulu secara Hukum Perdata .
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:
“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”
Jadi, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan.
Penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada yurisprudensi MA, putusan No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.
Berdasarkan fakta ini, kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa menilai tuntutan JPU masih bergantung kepada badan peradilan lain sehingga tuntutan dinilai prematur. “Karenanya, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum,”
Karena itu kami sependapat dengan Ahli Hukum Pidana Hoenagels yang menyebutkan “
Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidana Perbuatan yang tidak jelas korbannya dan Kerugiannya.
Jika ada Sengketa mengenai Hak Milik atas Atas Tanah /Bambu yang menjadi Objek Sengketa dimana ada 2 ( Dua ) Orang atau lebih sama –sama mengaku berhak atas Tanah /Bambu Tersebut ,maka terlebih dahulu harus diselesaikan secara perdata hingga mendapatkan kekuatan hokum tetap karena proses secara pidana merupakan upaya terakhir .

Bahwa Sudah Menjadi Pengetahuan Umum bahwa Yang Tinggal Di Lokasi Tempat Pohon Bambu tersebut tumbuh adalah Keluarga dan Kaum Terdakwa Dengan Mamak Kepala waris atau Lelaki Tertuanya adalah ASLI DT.PADUKO ALAM .
Bahwa andaikata Sdr.MAIZAL DT.PADUKO SUTAN merasa berhak atas Pohon Bambu Tersebut seharusnya yang bersangkutan menempuh Jalur Hukum Perdata dengan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan bukan dengan cara –cara seperti ini yaitu secara tidak langsung telah melakukan PERAMPASAN KEBEBASAN SESEORANG .
Bahwa Hukum kita tetap memberikan Perlindungan kepada Seseorang yang menguasai sesuatu barang dan Pihak MAIZAL DT.PADUKO SUTAN telah Main Hakim sendiri karena tidak ada Satu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Mengatakan bahwa Tanah tempat Bambu tersebut tumbuh adalah Miliknya dan Main Hakim Sendiri tidak dibenarkan dalam suatu Masyarakat yang Teratur .

Bahwa Kasus ini adalah merupakan “Kasus Rekayasa “ Mereka pelakunya adalah Segilintir Orang yang Profesional Litigator ( Tukang Pembuat Perkara ).Sangat disayangkan Saudara Penuntut Umum dalam kasus Terdakwa ini ikut hanyut dalam Permainan Tukang Pembuat Perkara dengan memperkosa kaedah-kaedah Hukum untuk Maksud –maksud tertentu dan dengan Tujuan Tertentu..
Kegagalan Pengakan keadilan adalah merupakan Persoalan Universal dan Aktual yang dihadapi oleh Hampir semua bangsa dalam menegakkan Sistem Peradilan Pidananya .Seorang Pejabat yang mempunyai kuasa dan Wewenang menegakkan Hukum dan Keadilan ,ternyata menggunakan Kuasa dan Wewenang yang ada pada nya justru untuk memberi ketidak adilan .
Seharusnya Saudara Penuntut Umum tidak mengeluarkan P.21 ( Menyatakan Berkas Lengkap ) dalam Perkara ini karena Sdr. Penuntut Umum mengetahui dari awalnya Kejadian Perkara ini dan Tidak perlu juga Jaksa Penuntut Umum Meminta Penyidik Melakukan Penahanan setelah Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap .
Bahwa Perkara Pidana Terdakwa – Terdakwa ini telah menjadi Masalah Nasional dan Beberapa Media Massa memberikan Perhatian terhadap masalah ini .
Beberapa Keanehan dalam Perkara ini adalah :
1. Bahwa Penyidik Melakukan Penahananan setelah Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap .( P.21 ) 23 Juli 2010 S/d 26 Juli 2010.
2. Bahwa Penuntut Umum Didalam Proses Penuntut Umum hanya melakukan Penahanan selama 2 ( Dua ) Hari yaitu dari Tanggal 27 Juli 2010 S/D 28 Juli 2010.
Bahwa Pada Tanggal 29 Juni 2010 salah seorang Anggota Devisi Hukum Mabes Polri didalam Wawancara Ekselusif dengan Wartawan mengatakan Seharusnya Penyidik dari Polsek Kubung tidak Melakukan Penahanan karena Berkas Perkara Sudah Lengkap dan Penyidikan Telah Berakhir dan Tugas Penyidik Hanya menyerahkan Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Solok .

Bahwa diduga ada Makelar Kasus Dalam Perkara ini dari Investigasi dilapangan ditemukan beberapa Kali Hubungan telepon antara Saksi Korban MAIZAL DT.PADUKO SUTAN dan Beberapa Petinggi di Kejaksaan Negeri Solok dan Markus Perkara ini ( Mr . BB MSC )
Untuk Membuktikan Persoalan ini supaya jangan ada Dusta Diantara Kita beberapa Nomor Telepon Telah dalam Proses Penyadapan Pihak Yang Berwajib dan Kita Tunggu Hasilnya Nanti karena Kebenaran akan Muncul dari Hal Yang Tidak Terduga .

Majelis Hakim dan Saudara Penuntut Umum Yang kami Hormati.
Kami teringat akan Pesan Indah dalam Kitab Injil.
“ Janganlah kamu menerima Pemberian ,karena pemberian itu membutakan mata orang yang melihat dan membolak-balikkan Perkataan Orang Yang benar ( Keluaran 21 : 8 ).
“ Janganlah kamu menerima Suap karena hadiah itu membutakan mata orang yang berbudi dan memutarkan balikkan perkataan Orang Yang benar ( Ulangan 16 : 19 ).

Bahwa kami menyampaikan Pesan Diatas bukan berarti Sdr.Jaksa Penuntut Umum menerima Suap atau Pemberian dari Saksi Korban MAIZAL DT.PADUKO SUTAN

Pesan Junjungan Kita Nabi Muhammad S.A.W.
Menegakkan Keadilan satu jam sama dengan beribadah 60 Tahun. “ Berbuat Tidak Adil Satu Jam Sama Dengan berbuat Maksiat 60 Tahun ( Hadist )..
Bahwa Didalam Perkara Pidana Atas Nama WIRMAN SYAHRIR ini kami ingin menyampaikan suatu pesan kepada Terdakwa dan Keluarganya “ Maka Bersabarlah ,sesungguhnya Janji Allah itu pasti dan benar Serta Keadilan dan Kebenaran pasti akan muncul besok pagi dan Kepada Sdr.Jaksa Penuntut Umum karena Saudara Telah tersesat dalam Perkara ini dan telah menzalimi Terdakwa WIRMAN SYAHRIL dan Keluarganya Mohon Ampun lah bagi dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu diwaktu Petang dan Pagi Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ( Q.S. Annisa ). .

Majelis Hakim dan Saudara Penuntut Umum dan Persidangan yang kami hormati.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eksepsi merupakan bagian dari Pleidoi dan merupakan Ujung Tombak dari Pleidoi yang amat penting untuk mematahkan Argumentasi-argumentasi Saudara Penuntut Umum yang telah membawa suatu yang tidak mempunyai dasar hukum untuk diajukan sebagai perkara pidana.,bukan rahasia lagi bahwa banyak Oknum Penyidik menggunakan Peradilan Pidana sebagai alat Untuk untuk memuaskan rasa dendamnya kepada seseorang yang tidak memenuhi keinginannya..

Suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya untuk dipidanakan ,dibawa ke Pengadilan dengan dalih ‘ Nanti Pengadilan saja yang membuktikan bahwa sdr.bersalah atau tidak “
Sebaliknya Sdr.Penuntut Umum kadang-kadang juga lupa ,bahwa adakalanya karena merasa sesama Pegawai Negeri harus ada tenggang rasa ,sehingga berusaha tidak mengecewakan oknum penyidik dan menruskan Perkara Pengadilan..
Rupanya mereka lupa bahwa Allah mengamati Tingkah laku mereka..

Majelis Hakim Yang Terhormat.
Saudara Penuntut Umum dan persidangan yang kami hormati.
Kami Penasehat Hukum Terdakwa ,memohon dengan sangat agar majelis Hakim dapat meneliti Perkara TERDAKWA WIRMAN SYAHRIL Dkk yang diajukan oleh Sdr.jaksa Penuntut Umum yang nyata-nyata telah memaksakan Suatu keadaan sehingga terlihat benar-benar suatu tindak pidana telah dilakukan Terdakwa..
Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur /tidak jelas untuk diajukan kepersidangan dan Mohon Dikabulkan Eksepsi ini dan kami menuntut keadilan Formil .
Dengan alasan sebagai berikut , dalam keadilan formal atau keadilan hukum acara , Majelis hakim harus memberikan perlakukan yang sama kepada pihak..berlainan dalam
Keadilan subtantif ,tidak boleh memperlakukan sama ,melainkan harus sesuai dengan bagian yang wajar dan patut.
Keadilan Subtantif tidak boleh menyama ratakan Tiap kasus harus dipertimbangkan sendiri-sendiri..
V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.
Bahwa Dakwaan Penuntut Umum harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Tuntutan Penuntut Umum harus Ditanguhkan Terlebih dahulu karena ada Perselisihan Prayudisial sebagai mana diatur dalam Pasal 81 KUHP.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena Eksepsi atau Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa beralasan ,maka mohon dengan hormat agar majelis Hakim memberikan Putusan Yang amarnya berbunyi :_
Menyatakan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.
Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima .
Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya atau Setidak- tidaknya Menunda Pemeriksaan Perkara Pidana WIRMAN SYAHRIL .Dkk karena ada Perselisihan Prayudisial.
Menetapkan Mengembalikan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok.
Menetapkan Perkara A.n.Terdakwa WIRMAN SYAHRIL ,Dkk ,dicoret dari Register Perkara. Pidana
Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.
Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.
Demikianlah eksepsi atau Keberatan ini kami bacakan pada persidangan hari ini ,atas perhatian dan pertimbangan Majelis hakim diucapkan terima kasih.
Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua.

Kota Solok , 5 Agustus 2010.
Hormat kami.
Penasehat Hukum Terdakwa .



SYAMSURDI NOFRIZAL.SH.